Publik Pertanyakan Lonjakan Citra KPK di Tengah Sorotan Kinerja yang Buruk
Jakarta – Survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan peningkatan signifikan citra positif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 60,9 persen pada September 2024 menjadi 72,6 persen di Januari 2025. Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) mencatat citra positif sebesar 70 persen. Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia, Prof. Suparji Ahmad, menyoroti temuan tersebut dan mempertanyakan faktor yang menyebabkan lonjakan citra KPK, terutama di tengah sorotan publik terhadap kinerja lembaga tersebut.
Menurut Prof. Suparji, survei ini perlu dikaji lebih mendalam, terutama indikator yang digunakan untuk menilai kedua lembaga tersebut. “Akhir-akhir ini KPK kerap menuai kritik, misalnya ketidakhadiran di praperadilan atau kasus-kasus yang mandek. Namun, citranya justru naik,” ungkapnya dalam perbincangan dengan Monitorindonesia.com pada Jumat (24/1/2025) malam. Ia juga menyinggung kontroversi terkait kasus CSR Bank Indonesia, di mana KPK sempat mengumumkan adanya tersangka, lalu meralatnya.
Prof. Suparji membandingkan kinerja KPK dengan Kejaksaan Agung, yang dinilainya lebih konsisten dalam menyelesaikan kasus hingga tahap banding. “Kejaksaan Agung berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga triliunan rupiah, ini prestasi besar. Penegakan hukum tidak hanya soal memenjarakan orang, tapi juga pengembalian aset negara,” tambahnya.
Capaian Kejaksaan Agung dan Kasus Penting
Dalam tiga bulan terakhir, Kejaksaan Agung telah mencatat beberapa capaian penting, termasuk penangkapan mantan pejabat Mahkamah Agung dalam kasus suap vonis bebas serta penetapan lima korporasi sebagai tersangka korupsi tata niaga timah. Keberhasilan ini menyoroti keseriusan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus besar, menurut Prof. Suparji.
Meski begitu, survei menunjukkan bahwa KPK masih mendapatkan citra positif tertinggi di antara lembaga hukum lainnya. Kasus yang menarik perhatian publik, seperti dugaan korupsi di Pemerintah Kota Pekanbaru dan penyimpangan investasi PT Taspen, menjadi faktor yang disebut meningkatkan persepsi baik terhadap KPK.
Perspektif Peneliti Litbang Kompas
Peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, menjelaskan bahwa peningkatan citra positif KPK kemungkinan besar terkait dengan harapan publik terhadap kepemimpinan dan dewan pengawas baru. “Kasus-kasus besar yang diungkap KPK dalam tiga bulan terakhir juga berkontribusi pada persepsi ini,” ujar Yohan. Ia mencatat bahwa citra KPK sempat merosot setelah revisi UU KPK pada 2019, namun perlahan pulih.
Survei dan Kepuasan Publik
Survei Litbang Kompas, yang dilakukan pada 4–10 Januari 2025 terhadap 1.000 responden di 38 provinsi, mengukur tingkat kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Hasil survei menunjukkan bahwa TNI menduduki peringkat pertama dengan tingkat kepuasan 94,2 persen, diikuti Bawaslu (81,6 persen) dan KPU (80,3 persen). Citra positif KPK berada di posisi kelima setelah DPD, mengungguli Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga lainnya.
Prof. Suparji berharap KPK dan Kejaksaan Agung terus berkolaborasi untuk mengusut dugaan korupsi secara profesional. “Kedua lembaga ini perlu mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam penegakan hukum yang tegas dan objektif,” tutupnya.
