Survei LSI: Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kejagung Paling Dipercaya dalam Penegakan Hukum
Jakarta – Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei terkait kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi selama 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Survei ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung memperoleh tingkat kepercayaan tertinggi dari masyarakat dalam aspek penegakan hukum.
Survei yang digelar pada 20-28 Januari 2025 ini melibatkan 1.220 responden dari berbagai daerah di Indonesia. Responden dipilih melalui metode multistage random sampling dan diwawancarai secara langsung. Dengan margin of error sebesar ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%, survei ini memberikan gambaran awal mengenai persepsi publik terhadap kebijakan hukum pemerintahan baru.
Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, mengungkapkan bahwa 41,6% responden menilai positif kondisi penegakan hukum saat ini, sementara 25,1% menilai negatif.
"Kami menemukan bahwa menjelang akhir Januari 2025, sekitar 41,6% masyarakat memberikan penilaian baik atau sangat baik terhadap penegakan hukum, sedangkan yang menilai buruk sekitar 25,1%," ujar Djayadi dalam paparan daring pada Minggu (9/2/2025).
Sementara itu, dalam aspek pemberantasan korupsi, 44,9% responden memberikan penilaian positif, sementara 26,2% menilai negatif. "Secara umum, publik melihat bahwa pemberantasan korupsi berjalan cukup baik di 100 hari pertama pemerintahan ini," tambah Djayadi.
Dari sisi kepercayaan terhadap institusi penegak hukum, Kejaksaan Agung memperoleh tingkat kepercayaan tertinggi sebesar 77%, disusul oleh Pengadilan (73%), KPK (72%), dan Polri (71%).
"Saat ini, Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan paling tinggi dibandingkan lembaga lain, diikuti oleh pengadilan, KPK, dan Polri," jelas Djayadi.
Hasil survei ini memberikan gambaran bagaimana masyarakat menilai kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam aspek hukum dan pemberantasan korupsi di awal kepemimpinan mereka. Dengan tingginya tingkat kepercayaan terhadap Kejaksaan Agung, tantangan berikutnya adalah mempertahankan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum guna menjaga kepercayaan publik.
